Sejarah Singkat Pembentukkan Undang Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia masih tergolong muda dalam barisan negara negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui kerajaan Sri Wijaya, Majapahit dan Mataram. Kemudian bangsa ini mengalami masa penjajahan yang sangat lama. Wujud dari masa penjajahan yang diakibatkan oleh penindasan kaum penjajah antara lain :

  • Dominasi dibidang politik. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan kaum penjajah yang memerintah dengan sekehendak hati.
  • Eksploitasi dibidang ekonomi. Penjajah mengambil lebih banyak kekayaan dari bumi Indonesia untuk kemakmuran mereka dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada Indonesia.
  • Masuknya kebudayaan penjajah. Kebudayaan penjajah tidak sesuai, dimasukkan kedalam kebudayaan bangsa Indonesia dengan berbagai cara halus dan paksaan.
  • Diskriminasi dibidang politik, sosial, ekonomi, menempatkan bangsa penjajah dan golongan penduduk tertentu. Golongan Timur Asing dan yang dipersamakan pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa Indonesian yang dianggap penduduk kelas rendah.

Penderitaan itu kemudian melahirkan pergerakan rakyat untuk mengembalikan derajat dan martabatnya, yang kemudian berlanjut dengan perlawanan terhadap penjajah untuk mencapai :

  1. Negara Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat.
  2. Masyarakat yang adil dan makmur, dan
  3. Kesamaan derajat dengan bangsa bangsa lain.

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bukanlah merupakan hal yang baru dan dilakukan sejak penjajah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Namun perlawanan melalui suatu pergerakan nasional secara teratur barulah mulai ditempuh pada abad ke 20, yaitu dengan berdirinya gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dewasa ini dikukuhkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan berdirinya gerakan Budi Utomo disusul dengan pendirian organisasi organisasi lain termasuk organisasi sosial dan politik.

Pada tahun 1928 tampil golongan Pemuda yang secara lebih tegas merumuskan secara mutlak tentang perlunya persatuan bangsa Indonesia dengan semboyan : Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia yang sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda, setelah itu lahirlah angkatan angkatan yang secara lebih tegas memperjuangkan cita cita Indonesia merdeka.

Perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka terus berlanjut dan berkembang pada tahun tiga puluhan hingga robohnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942 dan diganti dengan penjajahan Jepang selama lebih kurang tiga setengan tahun dengan penderitaan yang lebih berat lagi bagi bangsa Indonesia.

Jepang memasuki Perang Dunia ke II (PD II) pada tanggal 7 Desember 1941 dengan menyerang secara mendadak kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai. Kemudian Jepang menyerang ke selatan, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang 9 Maret 1942. Sebelum Jepang menyerbu Hindia Belanda, Jepang telah berpropaganda secara gencar bahwa Jepang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat sehingga tidaklah mengherankan apabila kedatangan tentara Jepang mula mula disambut dengan gembiran oleh rakyat.

Namun Jepang memang tidak bermaksud menolong atau memerdekakan bangsa Asia. Niat Jepang segera tampak dari tindakan tindakan kerasnya antara lain pernyataannya bahwa daerah daerah yang diduduki Jepang segera mendapat pemerintahan militer, dilarang melakukan pembicaraan atau propaganda politik, dan dilarang untuk mengibarkan bendera nasional mereka masing masing.

Disamping hal hal yang merugikan, terdapat hal yang menguntungkan yakni terus bertumbuhnya semangat juang dan patriotisme, khususnya dikalangan pemuda Indonesia dengan dilatihnya para pemuda dalam hal kemiliteran oleh Jepang, walaupun latihan itu untuk kepentingan perang dari Jepang. Para pemuda ini dikemudian hari memainkan peranan penting pada masa perang kemerdekaan.

Mulai tahun 1943 – 1944 pemerintahan Jepang mengalami kekalahan di semua medan pertempuran. Dalam keadaan demikian, Jepang dalam rangka mengambil hati bangsa bangsa jajahannya, memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa bangsa yang dijajah seperti Filipina, Burma. Namun sebenarnya dibalik semua itu, Jepang bertujuan agar bangsa bangsa yang dijajahnya tetap membantunya dengan peperangan melawan pihak sekutu.

Pada tanggal 7 September 1944, didepan parlemen di Tokyo, pemerintah Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan serta memperlakukan hal hal tertentu, seperti memperbolehkan bendera Merah Putih berkibar disamping bendera Jepang, memperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membicarakan persoalan politik.

Pada tanggal 1 Maret 1945 janji Jepang tentang pemberian kemerdekaan diulangi kembali, tetapi kini tanpa syarat. Bahkan Jepang juga menjanjikan membentuk suatu badan yang dinamakan : BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan namanya badan ini diberi tugas mempelajari hal hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu negara merdeka.

Pada tanggal 29 April 1945 :

  1. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dengan anggota 62 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyadiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso
  2. Pada sidang kedua anggota BPUPKI ditambah jumlahnya menjadi 68 ( enam puluh delapan ) orang
  3. Pada tanggal 28 Mei 1945 anggota BPUPKI dilantik oleh Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang di Jawa, dan
  4. pada tanggal 29 Mei 1945 keesokan harinya dimulailah sidang yang pertama. BPUPKI  mengadakan dua kali persidangan;
    • pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan
    • yang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945,

Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta kepada para anggotanya mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, guna memenuhi permintaan ketua sidang itulah para anggota; Mr. Muh Yamin, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Ir. Soekarno menjawab secara langsung pertanyaan ketua BPUPKI dan mengemukakan pandangan serta pendapat mereka mengenai dasar negara dimaksud.

Pada akhir sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei 1945, ketua sidang BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno yang mempunyai tugas antara lain mengumpulkan dan menggolong golongkan usul dan diajukan peserta sidang.

Pada tanggal 22 Juni 1945, pantia delapan mengadakan pertemuan dengan 38 orang anggota BPUPKI yang kebetulan berada di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan usaha untuk mencari titik temu antara golongan paham kebangsaan dan golongan Islam, pertemuan tersebut membentuk pula suatu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yaitu :

  1. Drs. Moh Hatta
  2. Mr. Moh Yamin
  3. Mr. A Soebardjo
  4. Mr. A. A Maramis
  5. Ir. Soekarno
  6. Abd Kahar Moezakir
  7. H. Abd Wachid Hasjim
  8. Abikusno Tjokosujoso
  9. H. Agus Salim

Panitia Sembilan mencapai hasil yaitu dicapainya persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Persetujuan itu termaktub dalam suatu naskah rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Rancangan Preambul Hukum Dasar). Konsensus antara golongan Kebangsaan dan golongan Islam pada tanggal 22 Juni 1945 dikenal sebagai PIAGAM JAKARTA

Didalam Rancangan Preambul Hukum Dasar terdapat rancangan dasar negara yaitu :

  1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa; dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Panitia Delapan menyetujui sepenuhnya Rancangan Preambul Hukum Dasar yang disusun oleh sembilan orang anggota BPUPKI dan menyampaikannya kepada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Pada keesokan harinya tanggal 11 Juli 1945, Ketua BPUPKI membentuk tiga Panitia :

  1. Panitia Perancang Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno
  2. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso
  3. Panitia Soal Keuangan dan Perekonomian, yang diketuai oleh Drs. Moh Hatta

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Bala Tentara Jepang disertai suatu usulan dibentuknya suatu badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang jangkauannya lebih luas. Atas dasar usul tersebut dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini beranggotakan 21 orang dengan Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya dan Drs Moh Hatta sebagai wakilnya.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 ketua dan wakil ketua serta mantan ketua BPUPKI diminta menemui Jenderal Besar Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang Daerah Selatan yang berkedudukan di Dalat suatu kota. Pada tanggal 12 Agustus 1945 oleh Jendral Bala Tentara Jepang dikatakan :

  1. Pemerintah di Tokyo telah menyetujui kemerdekaan bangsa Indonesia
  2. Kapan kemerdekaan akan diumumkan, terserah kepada PPKI yang dipimpin oleh Ir.Soekarno dan Drs. Moh Hatta

Pada tanggal 16 Agustus 1945 dinihari, Ir. Soekarno beserta istri dan anaknya, didampingi Drs. Moh Hatta atas prakarsa pemuda dibawa oleh beberapa perwira Pembela Tanah Air ( PETA ) ke Rengasdenglok Karawang, adapun sebagai alasannya adalah agar kedua pemimpin bangsa itu meneruskan pimpinan pemerintah Republik Indonesia dan dari sana para pejuang akan menyerbu jakarta untuk melucuti Jepang, karena tidak terjadi apa apa setelah Mr. Ahmad Subardjo menjemput mereka dan kemudian pada malam hari, mereka kembali ke Jakarta dan menyelenggarakan rapat PPKI yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00 wib.

Menjelang rapat PPKI malam hari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menemui Pemerintah Balatentara Jepang dan diberitahu bahwa PPKI dilarang mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan, karena Jepang mendapat perintah dari sekutu untuk mempertahankan Status Quo. Kenyataan inilah membuktikan bahwa sejak tanggal 16 Agustus 1945 malam, semua janji Jepang telah dilanggar, sehingga bangsa Indonesia harus mengambil keputusan untuk menentukan nasibnya.

Teks proklamasi dirumuskan dan ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dan teks tersebut dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945  pukul 10.00 wib waktu setempat dirumahnya Jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta dengan didahului suatu pidato singkat, yang bunyinya sebagai berikut:

  • Saya telah minta pada saudara saudara hadir disini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus ratus tahun. Bahkan pada jaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti henti. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara saudara dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah Proklamasi kami :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya.

Jakarta : hari 17 bulan 8 tahun 45

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno / Hatta

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datang utusan Kaigun (Angkatan Laut Jepang) menemui Drs. Moh Hatta untuk memberitahukan dengan sungguh sungguh bahwa daerah daerah yang tidak beragama Islam dalam wilayah yang diperintah oleh Angkatan Laut Jepang sangat keberatan terhadap bagian kalimat dalam rancangan pembukaan undang undang dasar yang berbunyi : Ke Tuhanan Yang Maha Esa; dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk pemeluknya.

Dengan semangat persatuan, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 hal yang pelik itu dapat diselesaikan oleh PPKI. Sebelum rapat PPKI dimulai masalah tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh Drs. Moh Hatta dengan 4 orang anggota PPKI yaitu K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusuma, Mr Kasman Singodimedja dan Mr. Teuku M Hassan, semuanya adalah tokoh tokoh agama Islam. Dari pembicaraan tersebut, disepakati untuk mengubah rumusan yang terdapat dalam pembukaan undang undang dasar 1945, yang semula berbunyi: Ke Tuhanan Yang Maha Esa; dengan kewajiban mejalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya menjadi Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan perubahan tersebut timbullah kelegaan bagi semua pihak dan kearifan para tokoh tokoh pendiri negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan persatuan. Setelah mengadakan perubahan yang amat mendasar atas rancangan undang undang dasar yang disusun BPUPKI yakni sebagai akibat dihapuskannya TUJUH KATA dari Sila Pertama dasar negara Republik Indonesia dalam Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar RI dan lain lain perubahan.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang Undang Dasar Republik Indonesia telah ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemedekaan Indonesia). Dalam sidang PPKI, sesuai dengan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, dilaksanakanlah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali.

~ by Hafez on 05/10/2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: