Persepsi Tentang Koperasi dan UMKM

Sejarah Koperasi dan UMKM

Keinginan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan ekonomi, berhubungan erat dengan usaha untuk mewujudkan bangsa yang beradab, adil dan makmur. Suatu tugas dimana penduduk dapat menikmati keadaan adil dan makmur yang kemakmurannya sejalan dengan keadilan.

Keberadaan BPS-KPKM yang memainkan peran besar dalam ekonomi nasional, merupakan tanda dari tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. UMKM telah membuktikan dirinya dapat menjadi katup pengaman pada saat krisis, dengan penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah.

Peran strategis dan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan membina UMKM menjadi salah satu pemeran utama perkembangan ekonomi nasional dan tidak dipinggirkan oleh pelaku ekonomi yang lain. Keberhasilan dalam perbaikan kemampuan dari UMKM, berarti memperkuat dunia usaha yang menyumbang pemulihan ekonomi nasional, sekaligus pada saat yang sama menyediakan dorongan yang nyata untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan cara pikir ini pemerintah dengan Keputusan Presiden No.178 th 2000 tentang susunan dan tugas organisasi lembaga pemerintah non departemen telah memutuskan untuk membentuk badan pengembangan sumberdaya koperasi dan pengusaha kecil menengah. Tugas badan ini yang utama adalah melakukan koordinasi fungsional dalam rangka memfasilitasi dan melayani UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktifitasnya.

Visi & Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka keberadaan BPS – KPKM adalah menunaikan misi yaitu :

  • Bekerja secara efektif dan efisien dengan dukungan SDM yang profesional dan infrastruktur yang memadai untuk membantu meningkatkan kinerja UMKM secara paripurna.
  • Mendorong pengembangan pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya UMKM.
  • Mengembangkan daya mampu UMKM didaerah, untuk memanfaatkan sumberdaya setempat (lokal) dalam rangka mengantisipasi desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM.
  • Mengembangkan jaringan pelayanan terpadu untuk pengembangan terpadu atau business development service (BDS) dikawasan atau didaerah tertentu dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan komoditi unggulan.
  • Mengembangkan kemitraan UMKM dengan lembaga keuangan bank maupun non bank dalam upaya meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap sumber permodalan.
  • Meningkatkan kemampuan manajerial, finansial dan jaringan usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam serta lembaga keuangan mikro lainnya dalam rangka meningkatkan penyebaran kemampuan dan pertumbuhan lembaga keuangan masyarakat mandiri.
  • Membangun sistim akreditasi dan sertifikasi UMKM dalam rangka meningkatkan kepercayaan dalam mekanisme pembiayaan dan usaha.
  • Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, fasilitasi dialog dan forum lintas pelaku dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat (self empowerment).
  • Mengembangkan fasilitas investasi usaha produktif unggulan UMKM, baik investasi dari modal sendiri, lembaga keuangan, pasar modal maupun kerjasama investasi pengusaha dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan aksesibilitas investasi UMKM.
  • Membangun kerjasama lintas disiplin dan lintas sektoral dalam kegiatan penelitian dan pelatihan, khususnya dalam rangka penyediaan informasi dan teknologi serta sumberdaya manusia yang profesional.
  • Meningkatkan peran BPS – KPKM dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro dan sektor informal.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan produksi dan pemasaran, memfasilitasi pengembangan kelembagaan, penyediaan pembangunan sarana dan prasarana, bimbingan dan pelatihan penyuluhan SDM, pengawasan dan pengendalian bagi koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Usaha Sektor Informal/Tradisional (USIT).

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan
    menengah.
  • Penyusunan program kegiatan pembinaan koperasi, usaha kecil,
    menengah dan USIT.
  • Peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi.
  • Peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar.
  • Pelaksanaan wujud kemitraan, pembinaan, konsultasi usaha dan pemberian
    advokasi.
  • Penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana, prasarana dan alokasi usaha.
  • Peningkatan kemampuan SDM.
  • Pengawasan dan pengendalian usaha Koperasi, UKM dan USIT.
  • Pemantauan dan evaluasi tugas operasional usaha Koperasi, UKM dan USIT.
  • Perizinan usaha dan lokasi usaha Koperasi, UKM, dan USIT.
  • Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan
    masyarakat luas.
  • Penetapan badan hukum koperasi.
  • Peningkatan pengembangan lembaga keuangan koperasi, UKM dan USIT.
  • Pemberian bantuan modal dan peralatan.
  • Pengelolaan dukungan teknis dan administrative.
  • Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.

Perkembangan Koperasi dan UMKM

Selama 65 tahun sejak kelahirannya, perkembangan koperasi di Tanah Air tak kunjung membaik. Koperasi masih dipandang sebagai “anak bawang” dalam perekonomian nasional. Cita-cita kebangkitan koperasi untuk mendongkrak kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masihlah jauh dari capaian. Penyebab permsalahan koperasi ini boleh jadi akibat kebijakan pendukung yang tidak kondusif. Pemangku kepentingan terkait tidak memiliki persepsi sama dalam membangun perkoperasian, bahkan dalam memandang badan usaha koperasi itu sendiri.

Untuk merevitalisasi gerakan koperasi Indonesia perlu dilakukan beberapa langkah mendasar meliputi membangun kesamaan persepsi dan komitmen dari para elite pemerintahan dan legislatif tentang peran koperasi agar kian mendominasi perekonomian nasional. Liberalisasi perdagangan dan upaya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi menjadi alasan yang mendorong pemerintah lebih mempedulikan usaha besar (korporasi), sebaliknya cenderung menganaktirikan koperasi. Upaya membangun koperasi harus didasari mental yang baik dari jajaran gerakan koperasi. Anggota koperasi memiliki posisi sentral dalam organisasi koperasi.

Hanya dengan anggota loyal dan disiplin, serta pengelola jujur dan profesional, koperasi bisa dijamin maju. Selain itu harus ada keberanian dari gerakan koperasi untuk melakukan uji materiil pada UU yang tidak sesuai dan merugikan koperasi dan UKM.

Nilai-nilai koperasi

Bertambah banyaknya koperasi salah satunya didukung oleh Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM, bekerjasama dan bersinergi dengan Dekopin. Sampai saat ini masih banyak koperasi yang tidak aktif sehingga diperlukan kerja keras untuk menghidupkannya kembali. Diperlukannya review mendasar terhadap gerakan koperasi, tidak hanya pada aspek kuantitatif tetapi juga kualitatif, tidak hanya pada perangkat keras (hardware) tetapi juga perangkat lunak (software).

Untuk membangkitkan koperasi perlu membangun nilai-nilai koperasi secara lebih sistematis. Dengan begitu, koperasi akan menjadi wahana dalam mencapai cita-cita nasional, memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Yang jelas, beda persepsi dalam memandang koperasi adalah pekerjaan rumah yang perlu segera dirampungkan agar semua pihak satu komando dan satu visi dalam membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sekaligus membebaskan koperasi dari jebakan perbedaan persepsi itu sendiri.

Persepsi Koperasi dan UMKM

Dari sisi kualitas, boleh jadi perkembangan koperasi masih tersendat meski ada beberapa koperasi di Indonesia yang mulai menapaki list 300 Global Cooperative atau koperasi berskala dunia versi ICA (The International Co-operative Alliance). Namun dari sisi kuantitas, jumlah koperasi di Indonesia beranjak naik dengan jumlah anggota puluhan juta orang yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Akan tetapi masih banyak koperasi yang merasa sudah cukup membekali diri dengan hanya badan hukum sebagai dasar legal operasional kerjanya. Padahal badan hukum saja belum cukup karena apapun bentuk lembaga usaha tetap memerlukan surat izin usaha. Badan hukum saja ternyata belumlah cukup untuk bisa memulai usaha. Bagi kebanyakan koperasi hal inilah yang masih belum dipahami seutuhnya, terutama oleh pengurus dan pengelola koperasi. Bahkan dari beberapa riset, koperasi di daerah belum memiliki peran dan fungsi sebagai pendorong tumbuh kembangnya UMKM. Dari jumlah koperasi yang ada di daerah, kebanyakan masih dalam bentuk koperasi yang tujuannya untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan anggota.

Minimnya peran pemerintahan daerah dalam membina koperasi mengakibatkan lembaga keuangan non perbankan itu yang seharusnya menggerakkan sektor riil di daerah tidak berjalan sama sekali. Bahkan sebagian besar koperasi di Indonesia hanya menunggu penyaluran dana kredit usaha dari kementrian Negara koperasi dan UMKM atau bantuan dari lembaga lainnya. Dengan kondisi tersebut, koperasi menjadi suatu lembaga keuangan non perbankan yang tidak sehat dan mati suri. Dari kondisi ini lah ada beberapa lembaga koperasi di daerah yang beralih menjadi koperasi yang mempunyai tujuan atas kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan anggota. Contohnya, kasus Koperasi Langit Biru (KLB) yang menawarkan produk investasi dengan janji imbal hasil tinggi kepada investornya ternyata, gagal bayar.

Kasus KLB sepatutnya menjadi laboratorium dinamis bagi uji petik yang tepat mengenai bagaimana memahami dan melaksanakan aturan-aturan mengenai pengawasan dan keharusan memberikan sanksi kepada koperasi yang tidak searah dengan prinsip, nilai dan jati diri koperasi.Pencabutan izin usaha oleh instansi berwenang, tidaklah berarti dengan mencabut Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenangnya.

Para pelaku UMKM yang potensial juga harus menghadapi berbagai macam masalah. Berdasarkan hasil survey serupa, tiga masalah yang paling serius dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah kekurangan sumber dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kesulitan dalam membangun jaringan distribusi. Dari segi kekurangan sumber dana, para pelaku UMKM juga menggunakan tabungan pribadi, karena kurangnya pangsa pasar dan ukurannya yang kecil menyebabkan para entrepreneur ini untuk meminjam modal dari sumber eksternal mereka. Sekitar 80 % para pengusaha UMKM, menjadikan tabungan pribadi mereka sebagai sumber dana, 30 % pengusaha baru meminjam atau menawarkan investasi kepada teman dan keluarga mereka. Sekitar 40 % UMKM yang berkembang memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, tapi  mereka harus menghadapi kesulitan lain, yaitu sering kali pinjaman yang diberikan pada mereka secara signifikan lebih kecil dari permohonan pinjaman yang mereka ajukan. Menyadari kesulitan itu, sejumlah pengusaha UMKM lebih tertarik pada pinjaman yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit (Credit Guarantee Association) yang juga menaikkan subsisdi untuk mengembangkan usahanya. Kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang capable menjadi masalah lain yang sering dihadapi pengusaha UMKM.

UMKM dalam perekonomian Indonesia memiliki kedudukan sebagai Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; Penyedia lapangan kerja yang terbesar; Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; Pencipta pasar baru dan inovasi; serta Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. UMKM telah terbukti sepanjang sejarah bangsa muncul sebagai motor penggerak dan  penyelamat perekonomian Indonesia. UMKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa dimasa sulit dan krisis ekonomi menerjang negeri ini terutama tahun 1997/1998.

Permasalahan yang dihadapi di dalam sektor UMKM yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi, dan kurang kondusifnya iklim usaha.

Perkembangan koperasi di Indonesia walaupun terbilang lumayan pesat tetapi pekembanganya tidak sepesat di Negara-negara maju ,ini dikarenakan beberapa hal yaitu: Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua, Perkembangan koperasi di Indonesia yang tidak dimulai dari bawah, Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, Manajemen koperasi yang belum professional, dan Pemerintah terlalu memanjakan koperasi.

Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat dari banyaknya  jumlah koperasi, jumlah anggota  dan jumlah manajer, jumlah  modal, volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prospektif untuk dikembangkan. Model pengembangan koperasi pada masa mendatang yang ditawarkan adalah mengadobsi koperasi yang berhasil seperti Koperasi Kredit, Koperasi simpan pinjam dan lainnya dan Model Pengembangan Pemecahan Masalah sesuai dengan kondisi koperasi seperti penataan kelembagaan koperasi yang tidak aktif dan koperasi aktif yang tidak melaksanakan RAT.

~ by Hafez on 07/10/2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: